TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN (HIK) DASAR
TRAINING PERJANJIAN KERJA
TRAINING PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Description
Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik. Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan beserta keluarganya. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Dengan terciptanya hubungan industrial yang serasi, aman, dan harmonis diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas
kerja, sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dalam hubungan indutrial yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemeritah tidak terlibat secara langsung.
Oleh karena itu pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama (PKB).
Untuk itu para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan ( HIK ) dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ( PKB ), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.
Course Content
1. Perjanjian Kerja (PK)
* Dasar hukum.
* Pengertian.
* Bentuk.
* Jenis.
* Isi PK.
* Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
* Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.
2. Peraturan Perusahaan (PP)
* Dasar hukum.
* Pengertian.
* Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
* Tata cara pembuatan.
* Isi.
* Pengesahan.
* Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
* Masa berlaku.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
* Dasar hukum.
* Pengertian.
* Syarat dan tata cara pembuatan.
* Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
* Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelahPKB berlaku.
* Masa berlaku.
* Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
* Perbedaan PKB dan PP.
4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.
* Dasar hukum.
* Waktu kerja sehari dan seminggu.
* Waktu istirahat dan cuti.
* Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
* Sanksi jika terjadi pelanggaran.
5. Upah Kerja Lembur
* Dasar hukum.
* Pengertian dan ruang lingkup.
* Syarat kerja lembur.
* Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
* Dasar perhitungan upah lembur.
* Cara perhitungan upah lembur.
* Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
* Dasar hukum.
* Pengertian dan ruang lingkup.
* PHK yang dilarang;
* Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja.
* Prosedur/mekanisme PHK.
* PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
* Skorsing.
* Kompensasi akibat PHK.
* Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
* Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
* PHK karena usia pensiun.
What Should Attend
Pejabat/staf pada Departemen SDM (Human Resources), Pejabat/ staf pada Departemen Legal, Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah ketenaga-kerjaan, Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk hukum-hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian konflik perburuhan.
Instruktur :
Patisina, ST, MT
Beliau sebagai salah satu pakar ketenagakerjaan dalam permasalahan hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan dengan pengalaman yang pernah dan masih baik sebagai praktisi ataupun akademisi.
Unggul Haryanto Nur Utomo, S.Psi, M.Psi
Pakar sekaligus praktisi di bidang Pengembangan Sumber Daya ManusiaAktif sebagai pembicara dan instruktur dalam berbagai pelatihan dan seminar terkait masalah pengembangan SDM
Course Method
* Presentation
* Discuss
* Case Study
* Evaluation
* Simulation
Jadwal pelatihan training-industrisipil.com 2023 :
Batch 1 : 14 – 16 Februari 2023
Batch 2 : 15 – 17 Mei 2023
Batch 3 : 14 – 16 Agustus 2023
Batch 4 : 7 – 9 November 2023
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan pasti jalan
Invetasi dan Lokasi pelatihan perjanjian kerja waktu tertentu di jogja :
· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)
· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)
· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas pelatihan Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan di jogja :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training perjanjian kerja waktu tertentu jogja pasti running
- Module / Handout training Perjanjian Kerja jogja fixed running
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN (HIK) DASAR di jogja murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
.